“Green Schooling” Sebagai Wacana

foto: blog.lcmsworldmission.org

Keindahan kenangan masa saat bersekolah, akan tetap membekas dalam hati sanubari siapapun yang pernah bersekolah. Bisa saja kenangan itu sesuatu yang lucu, menggembirakan ataupun yang sedih menjengkelkan. Lepas dari itu semua tentulah setiap siswa yang bersekolah tentu memperoleh perubahan sikap perilaku, dan kemampuan olah pikir sesuai jenjang kelas dan sekolah yang diikutinya.

Bukannya bentuk latah dalam penggunaan istilah “green” yang bermakna harfiah hijau, namun lebih jauh dari itu, hijau dapat memiliki arti filosofi yang beragam. Bisa diartikan sebagai lambang kesuburan, keteduhan/ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman. Bukankah itu semua sebagai hal yang menggambarkan hidup dalam situasi penuh kedamaian tanpa adanya kekerasan. Akankah sekolah dapat mewujudkannya?

Secara fisik sekolah yang memiliki halaman dengan banyak tumbuh tanaman rindang  memberikan nuansa hijau, tentu memberikan rasa kenyamanan bagi warga sekolah yang bersangkutan. Banyak sekolah yang berupaya untuk dapat mempertahankan keberadaan tanaman di halaman sekolah. Walaupun kemudian banyak pula sekolah yang lebih mengutamakan membangun ruang-ruang untuk kebutuhan fisik, sehingga menyita banyak ruang terbuka. Sebagai dampaknya lingkungan sekolah menjadi gersang dan “sumpek”. Padahal masa perkembangan fisik siswa yang sedang pesat di usia mereka saat itu, membutuhkan banyak ruang terbuka untuk menyalurkan kelebihan energinya. Tersumbatnya penyaluran gejolak jiwa dan raganya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku mereka. Bisa saja mereka berbuat onar, gaduh di ruang kelas, kurangnya konsentrasi dalam menerima pelajaran, karena hingar bingarnya situasi di luar sekolah yang berdekatan dengan ruang belajar di kelas. Pada jam istirahat mereka menjadi berjubel karena terbatasnya ruang gerak bagi mereka. Tidak menutup kemungkinan inilah yang menjadi biang siswa berbuat melanggar aturan tata tertib sekolah.

***

Green Schooling sebagai sekolah dambaan, sekolah yang tidak hanya menciptakan hijau dalam arti harfiah memberikan kesejukan jasmaniah, tetapi juga sekolah dapat memberikan rasa keteduhan batiniah. Kebutuhan jasmaniah dan rohaniah tak dapat dipilih mana yang lebih penting, karena keduanya merupakan kebutuhan hakiki yang harus terpenuhi setiap insan. Merasa aman di sekolah sebagai tuntutan mendasar yang harus dapat diwujudkan oleh setiap warga sekolah. Namun demikian tidak berarti setiap warga sekolah hanya  menuntut hak saja, tetapi sekaligus merupakan kewajiban untuk ikut serta melakukan gerakan yang dapat menciptakan rasa aman bagi dirinya dan orang lain sesama warga sekolah. Oleh sebab itu sekolah perlu melakukan upaya secara simultan tanpa mengenal batas waktu berakhir guna mewujudkannya. Bukankah siswa pengguna sekolah, juga terus menerus mengalami pergantian  di setiap awal tahun pelajaran?

Semakin seringnya kekerasan secara fisik yang terjadi di sekolah, terkuak keluar dari lingkup sekolah. Bahkan kadang konflik antar warga sekolah yang semula bersumber dari dalam sekolah, kemudian berlanjut menjadi bentuk-bentuk penganiayaan fisik di luar sekolah. Kejadian kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan Sekolah Menengah, tetapi juga sudah melanda pada usia anak Sekolah Dasar. Sungguh ironis, gara-gara ingin memiliki HP, ada seorang pelajar SD yang sudah tega melakukan penusukan senjata tajam kepada temannya sendiri hingga terluka dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

Tidak hanya kekerasan fisik yang menerpa siswa di sekolah, bentuk kekerasan psikis terhadap siswa juga terjadi di sekolah. Sebagai misal, ungkapan kata-kata “bodoh”, “tak tahu malu”, atau ejekan kepada siswa dari guru ataupun antar teman yang menyangkut ketidaksempurnaan siwa atau orangtuanya, sudah dapat diartikan sebagai terpaan kekerasan psikis kepada siswa. Hal ini bisa saja terjadi tanpa disadari oleh guru bahkan dewan guru beserta seluruh jajaran penyelenggara sekolah. Padahal ungkapan ejekan ini bagi siswa menjadi tertanam di hati sanubarinya dan bagi sementara siswa ada yang merupakan stersor yang butuh pelampiasan. Pelampiasan rasa kekesalan siswa ini, menjadi pencetus untuk “berontak” kepada lingkungannya. Untuk kemudian manifestasinya muncul perilaku yang menyimpang sebagai penyaluran ketidakberdayaannya dalam memenuhi seluruh aturan yang diterapkan sekolah.  Pada akhirnya, justru siswa harus menanggung sangsi yang diterapkan sekolah.. Dalam prakteknya, penerapan sangsi ini, menjadi dalih bagi sekolah untuk melegalkan adanya tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap siswa guna menegakkan kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah.

Walaupun bentuk kekerasan psikis lebih mudah ditoleransikan, sehingga tidak sampai menimbulkan friksi berlebihan antara penganiaya dan yang teraniaya. Namun kekerasan psikis dikhawatirkan menimbulkan luka mendalam, berupa dendam di hati siswa yang sulit dihilangkan. Pelampiasan rasa dendam ini dapat muncul justru kelak setelah siswa berada di lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas, berupa bentuk kebrutalan perilaku sementara  remaja tertentu yang kurang mampu mengontrol gejolak jiwanya yang masih labil. Ini tentu menimbulkan keprihatinan semua pihak yang peduli terhadap masa depan anak bangsa, sebagai generasi penerus yang kelak akan ikut mengelola kejayaan NKRI.

Pelanggaran tata tertib sekolah, bisa saja terjadi itu merupakan bentuk protes siswa kepada lingkungannya. Mungkin lingkungan sekolah, tetapi bisa juga lingkungan di rumahnya yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Inilah yang akhirnya muncul benturan antara kepentingan sekolah yang ingin menegakkan kedisplinan, dengan upaya sekolah untuk menghidari kekerasan. Tetapi jika seluruh penyelenggara pendidikan dapat seia sekata dalam cara menangani siswa yang melanggar peraturan, kiranya mewujudkan sekolah tanpa kekerasan bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu perlu penyusunan formula pemberian sangsi persuasif yang dapat dituangkan dalam tata tertib tanpa kekerasan fisik maupun psikis bagi siswa. Sanksi yang diberikan jangan sampai mempermalukannya, apalagi di depan teman-temannya. Akan lebih baik bila siswa dapat memilih sendiri apa sanksi yang akan diterapkan untuknya, setelah siswa itu memang terbukti melanggar peraturan.Tentu jangan disalahartikan bahwa guru menjadi tidak leluasa dalam mendidik siswa, karena tidak boleh memberikan sanksi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk advokasi ataupun empati terhadap siswa, perlu kiranya sebelum sanksi diberlakukan kepada pelanggar tata tertib, sebaiknya juga harus dicari terlebih dahulu faktor penyebab siswa menjadi melanggar tata tertib. Dengan harapan, siswa dalam menerima sanksi, sebelumnya sudah didengar keluh kesahnya. Legawa (ikhlas) dalam menerima sanksi, akan menghilangkan rasa benci ataupun dendam kepada lingkungan sosialnya. Orang tua siswa tentu juga menyadari bahwa dewan guru dalam mengantar siswa untuk mengubah sikap dan perilakunya, sesuai dengan gejolak jiwa pada diri siswa yang sedang tumbuh kembang fisik dan mentalnya, bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi bertolak dari tuntutan adanya pengakuan bahwa guru harus profesional, guru telah tersertifikasi profesionalismenya, kiranya pihak siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidaklah berlebihan jika menuntut semua guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya hubungan antar personal jabatan antara guru dan siswa, tetapi juga hubungan antara jiwa-jiwa yang saling menyayangi dan memberi kasih yang tulus. Sapaan “bunda” atau “ayah” kepada guru selama ada di sekolah, kiranya dapat mengurangi jarak hubungan antara personal guru dan siswa.

Nah, tinggallah sekolah manakah yang akan menerapkan Green Schooling lebih awal?. Sekolah yang mampu mewujudkan secara berimbang antara keteduhan fisik dengan banyak ruang terbuka yang penuh kerindangan dan kesejukan serta keamanan psikis di hati siswa selama berada di sekolah. Siapa tahu Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten sebagai Pembina sekolah di daerah, menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Perlindungan Anak untuk memberikan sertifikat kepada sekolah secara berjenjang. “Silver Certificate Green Schooling” untuk sekolah sepanjang sekurang-kurangnya telah dua tahun tanpa kekerasan, “Gold Certificate Green Schooling” untuk sekolah sepanjang sekurang-kurangnya telah lima tahun tanpa kekerasan dan “Platinum Certificate Green Schooling” untuk sekolah sepanjang sekurang-kurangnya telah sepuluh tahun tanpa kekerasan. Sertifikat menjadi gugur dan diulang periode hitungan tahunnya, bila terbukti terjadi kekerasan di sekolah calon penerima sertifikat. Akankah dapat terwujud? Semoga.

 

tarsudi

Author: tarsudi

Pensiunan guru SMP Negeri 3 Semarang. Hingga saat ini terus aktif sebagai pengajar privat disela-sela kesibukannya menulis.

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>